Tanggapan Kata Bos BCA soal Program DP 0 Persen

Tanggapan Kata Bos BCA soal Program DP 0 Persen

Salah satu program pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah pembiayaan perumahan tanpa u... Sabtu, April 22, 2017

Baca Juga

Salah satu program pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah pembiayaan perumahan tanpa uang muka alias DP Nol Rupiah.

Program ini sendiri diharapkan bisa jadi solusi bagi warga yang selama ini tak mampu membeli kebutuhan papan tersebut.

Menurut Presiden Direktur Bank BCA, Jahja Setiaatmadja, program DP 0 rupiah bisa saja dilakukan perbankan. Namun untuk saat ini hal tersebut tak bisa dilakukan lantaran terbentur aturan dari Bank Indonesia (BI).

"Kita tunggu saja lah kalau memang (bank) yang lain ya kita ikut, Yang penting kan harus ada ketentuannya BI dan OJK yang support, kita kan bisa masuk kalau memang sesuai aturan perbankan," kata Jahja di Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Seperti diketahui, aturan Loan to Value (LTV) KPR perumahan yang ada saat ini mewajibkan DP bagi rumah tapak pertama dan rusun sebesar 15%, dengan catatan luas di atas 70 meter persegi. 

Sementara untuk rusun dengan luas 21-70 meter persegi DP minimum ditetapkan 10%. 

DP Nol Rupiah bisa saja dilakukan dengan risiko yang bisa diminimalisir. Namun risiko tersebut tentunya sebagian akan ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, lewat suatu jaminan ke perbankan yang terlibat. 

Menurut Jahja, sebagaimana bankir lainnya, tentu pihaknya juga masih menerawang program pembiayaan KPR tanpa DP tersebut. Apalagi saat ini belum ada payung hukum yang mengaturnya dari BI maupun OJK.

Diungkapkannya, selama ini BCA memang tidak bermain langsung dalam pembiayaan perumahan untuk untuk KPRS (Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera). Namun lewat BCA Syariah dan bank lainnya.

"Memang kalau small market itu adanya di BCA Syariah kalau untuk KPRS. Kita ada 2 KPR Syariah dan lewat BTN. Kita kan juga kasih (kredit) ke BTN kalau tidak salah Rp 2 triliun, karena dia spesialisnya kerjakan KPRS, mending kita kasih bunga murah terserah dimanfaatkan BTN. Yang penting manfaat, bukan siapa yang jalankan," pungkas Jahja.

sumber: