Selasa, Maret 08, 2016
Baca Juga
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal memberi kejutan
 |
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Foto: Antara/Akbar Nugroho) |
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal
memberi kejutan dengan maju melalui jalur independen di Pilkada DKI
Jakarta.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, sebagai petahana, Ahok telah memperhitungkan risiko yang bakal diterima. Ia menilai keputusan Ahok maju melalui jalur independen sudah tepat. Sebab, Ahok berprinsip tidak bisa terikat dengan partai.
"Dia (Ahok) memang terlihat tidak cocok dengan partai dan tidak mau ada tarik menarik kekuasaan dengan parpol. Memang paling tepat lewat jalur perseorangan," kata Siti kepada Media Indonesia, Senin (7/2016).
Menurutnya, ada kecenderungan Ahok ingin mebuktikan bahwa calon perseorangan bisa memberi kejutan saat pilkada. Ia ingin mematahkan anggapan bahwa posisi parpol selalu memiliki nilai tawar politik yang lebih kuat.
"Ahok memang ingin membuktikan bahwa dia juga bisa dengan jalur calon perseorangan. Ahok ingin memberi kejutan," tuturnya.
Siti menilai, Ahok harus membuktikan kinerjanya dengan baik di sisa waktu jabatannya. Jika dirinya tidak bisa menunjukkan visi misi saat kampanye di tahun 2012 lalu, maka bukan tidak mungkin elektabilitasnya akan menurun.
Ahok bertaruh besar dengan menggandeng PNS sebagai pendamping melalui jalur independen di Pilkada DKI 2017. Saat ini Ahok hanya mengandalkan dukungan Partai NasDem dan relawan Teman Ahok.
Keputusan Ahok memilih Heru Budi Santoso berisiko, apalagi PDI Perjuangan yang dikabarkan dekat dengan Ahok belum menentukan sikap. Di lain sisi, Teman Ahok hanya memiliki waktu empat bulan untuk mengumpulkan 1 juta KTP.
"Saya mengerti ini risiko. Kalau tak terkumpul (KTP) artinya saya tidak bisa mencalonkan diri. Saya selesai di Oktober 2017," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 7 Maret.
Tak hanya Ahok, Heru pun harus mempertaruhkan jabatan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pada bulan Juli (waktu pendaftaran independen) Heru harus melepas jabatannya. Heru harus siap kehilangan jabatan jika target 1 juta KTP Teman Ahok tidak tercapai.
Mantan Bupati Belitung Timur ini semakin yakin untuk maju lewat independen seiring dengan sikap PDIP yang masih bungkam. Hingga kini PDIP belum memberi dukungan resmi terkait pencalonan Djarot Saiful Hidayat. Padahal,Teman Ahok butuh waktu untuk mengisi kembali kolom wakil gubernur di 770 ribu formulir independen.
"Djarot enggak bisa kami terima, karena enggak ada surat dari PDIP. Kalau kami masukkan nama Djarot ternyata PDIP enggak mendukung lebih susah nanti," ujar Ahok.
Ahok sudah mengizinkan Teman Ahok untuk membubuhkan nama Kepala Badan Pengalolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Santoso sebagai bakal calon wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Ahok.
Pendaftaran bakal calon gubernur DKI lewat partai dijadwalkan pada Juli 2016. Sedangkan pendaftaran jalur independen pada 8 Agustus 2016.
FZN
sumber:
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, sebagai petahana, Ahok telah memperhitungkan risiko yang bakal diterima. Ia menilai keputusan Ahok maju melalui jalur independen sudah tepat. Sebab, Ahok berprinsip tidak bisa terikat dengan partai.
"Dia (Ahok) memang terlihat tidak cocok dengan partai dan tidak mau ada tarik menarik kekuasaan dengan parpol. Memang paling tepat lewat jalur perseorangan," kata Siti kepada Media Indonesia, Senin (7/2016).
Menurutnya, ada kecenderungan Ahok ingin mebuktikan bahwa calon perseorangan bisa memberi kejutan saat pilkada. Ia ingin mematahkan anggapan bahwa posisi parpol selalu memiliki nilai tawar politik yang lebih kuat.
"Ahok memang ingin membuktikan bahwa dia juga bisa dengan jalur calon perseorangan. Ahok ingin memberi kejutan," tuturnya.
Siti menilai, Ahok harus membuktikan kinerjanya dengan baik di sisa waktu jabatannya. Jika dirinya tidak bisa menunjukkan visi misi saat kampanye di tahun 2012 lalu, maka bukan tidak mungkin elektabilitasnya akan menurun.
Ahok bertaruh besar dengan menggandeng PNS sebagai pendamping melalui jalur independen di Pilkada DKI 2017. Saat ini Ahok hanya mengandalkan dukungan Partai NasDem dan relawan Teman Ahok.
Keputusan Ahok memilih Heru Budi Santoso berisiko, apalagi PDI Perjuangan yang dikabarkan dekat dengan Ahok belum menentukan sikap. Di lain sisi, Teman Ahok hanya memiliki waktu empat bulan untuk mengumpulkan 1 juta KTP.
"Saya mengerti ini risiko. Kalau tak terkumpul (KTP) artinya saya tidak bisa mencalonkan diri. Saya selesai di Oktober 2017," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 7 Maret.
Tak hanya Ahok, Heru pun harus mempertaruhkan jabatan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pada bulan Juli (waktu pendaftaran independen) Heru harus melepas jabatannya. Heru harus siap kehilangan jabatan jika target 1 juta KTP Teman Ahok tidak tercapai.
Mantan Bupati Belitung Timur ini semakin yakin untuk maju lewat independen seiring dengan sikap PDIP yang masih bungkam. Hingga kini PDIP belum memberi dukungan resmi terkait pencalonan Djarot Saiful Hidayat. Padahal,Teman Ahok butuh waktu untuk mengisi kembali kolom wakil gubernur di 770 ribu formulir independen.
"Djarot enggak bisa kami terima, karena enggak ada surat dari PDIP. Kalau kami masukkan nama Djarot ternyata PDIP enggak mendukung lebih susah nanti," ujar Ahok.
Ahok sudah mengizinkan Teman Ahok untuk membubuhkan nama Kepala Badan Pengalolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Santoso sebagai bakal calon wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Ahok.
Pendaftaran bakal calon gubernur DKI lewat partai dijadwalkan pada Juli 2016. Sedangkan pendaftaran jalur independen pada 8 Agustus 2016.
FZN
sumber:
.
Tidak ada komentar
Posting Komentar
Silahkan Berkomentar dengan Bijaksana