Baca Juga
"Saya kira pemerintahan sekarang menanggulangi kemiskinan juga.
Banyak dana yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan," ujar Johan
di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/3/2016).
Johan mencontohkan program pemerintah yang dimaksud, antara lain Kartu Indonesia Sehat (KIS)."Itu kan dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan," lanjut Johan.
Meski dikritik demikian, Johan memastikan, Presiden Joko Widodo tidak mempersoalkannya.
Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan,
pihak luar tidak mengetahui secara detail apa yang ada di dalam
pemerintahan.
"Namun, sebagai masukan, sah-sah saja. Namanya masukan," ujar Johan.
Partai Demokrat kembali melontarkan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo soal penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap berlebihan.
Sikap itu tertuang dalam pandangan resmi Demokrat dalam menyikapi isu nasional terkini.
"Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa
mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan," kata Sekjen Partai
Demokrat Hinca Pandjaitan seusai rapat konsolidasi di Surabaya, Minggu
(20/3/2016).
Menurut dia, Partai Demokrat menganggap baik upaya pemerintah yang
terus fokus membangun infrastruktur agar secara fisik Indonesia semakin
kuat.
"Walau demikian, perlu dipastikan dengan saksama kebijakan pembiayaan
yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN, dan
swasta," ujarnya.
Tidak ada komentar
Posting Komentar
Silahkan Berkomentar dengan Bijaksana